Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
218880
Today33
Yesterday3224
This Week23296
This Month93884
All Days2188803
Home
Pertemuan Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi tahun Anggaran 2013 PDF 
Monday, 10 February 2014 08:34

Bandung - Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2012 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu diharapkan agar laporan keuangan satuan kerja Kantor Daerah dan Kantor Pusat disusun dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Demikian disampaikan Ibu Dr. drg. Nursanty Andi Sapada,MSc Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan pada saat membuka acara Pertemuan Penyusunan Laporan Sistem Akuntasi Instansi Tahun Anggaran 2013 di Bandung. Pertemuan ini dihadiri oleh para Petugas Akuntasi SAK dan SIMAK BMN Kantor Pusat dan Dekonsentrasi, dengan narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan serta Biro Keuangan dan BMN.

Read more...
 
Langkah Kemenkes dalam 1 Bulan Pelaksanaan JKN

JAKARTA – Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Bpjs Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagai respon dan langkah kebijakan atas permasalahan yang muncul di lapangan saat pelaksanaan satu bulan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Read more...
 
Seminar Nasional Arsada 2014 - 'RS Harus Bekerja Secara Tim Dalam Pelaksanaan JKN' PDF 

Jakarta – Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan terlihat banyak RS yang melakukan “fraud”. Misalnya obat untuk penyakit kronis yang harusnya diberikan untuk satu bulan, diberikan ke pasien hanya untuk 10 hari. Alasannya adalah agar RS tidak rugi, karena nilai klaim untuk pengobatan satu bulan lebih rendah daripada harga obatnya dan pasien bisa datang 3 kali ke RS dalam satu bulan. Seharusnya RS tidak perlu melakukan hal tersebut karena penghitungan INA-CBGs sudah melalui analisis terhadap banyak kasus. Tarif dalam INA-CBGs sudah cukup mampu menanggulangi biaya pelayanan kesehatan di RS, meskipun tarif ini belum sempurna. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K) dalam sambutannya pada Seminar Nasional Arsada 2014 dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2014 di Jakarta, yang dihadiri oleh peserta RS Daerah Propinsi / Kabupaten/Kota, Pengurus Pusat Arsada, Pemerhati RS.

Read more...
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 18 of 85