Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
199568
Today2353
Yesterday2050
This Week2353
This Month2353
All Days1995688
Home
WORKSHOP PENGEMBANGAN PROGRAM KESEHATAN INDERA PENDENGARAN

- Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan Visi “Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan” dengan Misi ”meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, berkeadilan, menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, serta menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik”. Nilai-nilai yang dianut oleh Kementerian Kesehatan adalah ”pro rakyat, inklusif, responsif, efektif dan bersih”.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Di mana Kesehatan Indera Pendengaran merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia adalah gangguan pendengaran dan ketulian. Secara global WHO memperkirakan (tahun 2005) terdapat 278 juta penduduk dunia menderita gangguan pendengaran, 75 sampai 140 juta di antaranya terdapat di Asia Tenggara. Di seluruh dunia terdapat 0,1-0,2% bayi yang menderita tuli sejak lahir atau diperkirakan dari 1000 kelahiran hidup terdapat 1-2 bayi yang menderita tuli.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran yang dilaksanakan di 7 provinsi pada tahun 1993 – 1996, prevalensi ketulian di Indonesia adalah 0,4% dan gangguan pendengaran 16,8%, dengan penyebab utama gangguan pendengaran adalah: Infeksi telinga tengah (3,1%), presbikusis (2,6%), tuli akibat obat ototoksik (0,3%), tuli sejak lahir/kongenital (0,1%) dan tuli akibat pemaparan bising.

Noice Induce Hearing Loss (NIHL) merupakan salah satu gangguan pendengaran dan ketulian yang dapat dicegah berdasarkan rekomendasi WHO. Walaupun prevalensi kejadian gangguan pendengaran akibat bising ini tidak terlalu tinggi, namun ancaman penurunan kualitas hidup pada orang yang terpapar cukup mengkhawatirkan. Program konservasi pendengaran (PKP) yang telah dilakukan untuk mewujudkan Sound Hearing 2030 merupakan program yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi tenaga kerja dari kerusakan atau kehilangan pendengaran akibat kebisingan terutama di tempat kerja. Demikian sambutan Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, dr. H.R. Dedi Kuswenda, M.Kes.

dalam acara “Workshop Program Kesehatan Indera Pendengaran” dengan tema “ Pencegahan Gangguan Pendengaran Akibat Bising khususnya di dalam Bidang Industri untuk Mensukseskan Sound Hearing 2013” Workshop ini merupakan rangkaian Hari Kesehatan Nasional tahun 2012. Acara ini dihadiri oleh Lintas Program, Lintas Sektor, PP. Perhati, Komnas PGPKT, LSM, Organisasi Profesi, Perwakilan Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Jabodetabek.

Puskesmas merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota yang menjalankan program wajib dan pengembangan tentang kesehatan. Upaya kesehatan indera merupakan program pengembangan Puskesmas yang dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi masalah dan berbasis kebutuhan. Diharapkan dokter (kesehatan kerja) atau dokter di Puskesmas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengenal dan melakukan evaluasi tingkat kebisingan di lingkungan termasuk lingkungan kerja, melaksanakan deteksi dini gangguan pendengaran dan ketulian, melakukan interpretasi/evaluasi hasil audiometri sebagai pemeriksaan dasar serta melakukan upaya rujukan.

Dalam rangka PGPKT (Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian) ini Kementerian Kesehatan telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 879/Menkes/SK/X/2006 tentang Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian.

Salah satu strategi dalam Renstranas PGPKT adalah penguatan advokasi, komunikasi dan sosialisasi dengan semua sektor untuk upaya penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian. Upaya sosialisasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta tenaga kesehatan terhadap pentingnya menjaga kesehatan telinga dan pendengaran. Upaya advokasi dilaksanakan untuk mendapatkan dukungan dari semua sektor untuk upaya penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian di masyarakat.

Dengan adanya upaya untuk penanggulangan pendengaran dan ketulian ini berarti kita sudah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mencapai Sound Hearing 2030. Untuk itu upaya ini perlu melibatkan kerjasama dengan lintas sektor dan masyarakat. Dengan adanya Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran serta lintas program, lintas sektor dan LSM dalam penanggulangan gangguan Pendengaran dan Ketulian. Selain itu dari workshop ini, diharapkan dapat diperoleh dukungan dari stakeholder terkait untuk upaya pengembangan program di masa depan.

Dalam acara Workshop ini dilakukan pelantikan KOMDA (Komite Daerah) PGPKT Kotamadya Jakarta Selatan dengan Ketua dr. Sri Susilawati, Sp. THT.KL dan penyerahan bantuan 1 set alat baksos bersih telinga ke Komda PGPKT Jakarta Selatan dari Komnas PGPKT dan 3 set alat angkat serumen untuk Puskesmas Binaan Komda PGPKT Jaksel dari Kementerian Kesehatan. Workshop ini juga dipelajari penggunaan audiometri dan interpretasinya oleh Komda PGPKT DKI berupa pemeriksaan audiometri nada murni untuk skrining, perhitungan nilai kecacatan penyakit akibat kerja, perhitungan dosis pajanan bising harian.

**Berita ini disiarkan oleh Subbagian Hubungan Masyarakat Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon 021-5277734 atau alamat e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it