Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
204282
Today2444
Yesterday3536
This Week5980
This Month49487
All Days2042822
Home
Sosialisasi JKN kepada RS se-Jabodetabek

JAKARTA – Sukses atau tidaknya pelaksanaan program tergantung dari sosialisasi. Sama halnya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang relatif baru bagi sebagian besar penduduk Indonesia, maka perlu dilaksanakan sosialisasi tanpa mengenyampingkan persiapan fasilitas kesehatan, sistem rujukan, pembiayaan dan transformasi, regulasi dan sumber daya manusia.

Mengingat pelaksanaan JKN yang tinggal menghitung hari, Kementerian Kesehatan berupaya rutin melaksanakan sosialisasi kepada rumah sakit maupun masyarakat agar tepat tanggal 01 Januari 2014 nanti JKN bisa berjalan maksimal. Diantaranya, sosialisasi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan kepada Rumah Sakit se-Jabodetabek dengan mengangkat tema Sukseskan JKN pada pertemuan Forum Humas Rumah Sakit 2013 (3/07).

Pembukaan pertemuan oleh Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ, MARS dan Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta, dr. Dien Emmawati. Dengan narasumber dari National Casemix Center (NCC), dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS; Ketua Perhimpunan RS Indonesia, Dr. dr. Sutoto, M.Kes, kemudian dua praktisi kehumasan yaitu Nico Wattimena, MA, PhD dari PERHUMAS dan Magdalena Wenas dari PR Society of Indonesia.

Direktur Bina Kesehatan Jiwa, dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ, MARS menyampaikan humas memiliki peran strategis sebagai pemberi layanan informasi tentang JKN kepada pasien atau keluarga pasien. ”Sistem yang dibangun ini nantinya akan mengendalikan mutu dan biaya, meningkatkan pelayanan primer, sekunder dan rujukan. Hal ini mengakibatkan rumah sakit harus merubah cara pandang (mindset) dan budaya pelayanan yang berfokus pada pasien”, ungkap dr. Diah.

Guna mendapatkan gambaran nyata dan fakta di lapangan, Kementerian Kesehatan sedang melakukan penyiapan model berlakunya JKN di Provinsi DKI Jakarta. Sejalan dengan isu yang muncul pada penerapan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang mengalami peningkatan jumlah kunjungan rawat inap dan rawat jalan pasien ke rumah sakit dengan diagnosa penyakit yang relatif bisa disembuhkan pada pelayanan primer. Untuk itu harapan ini belum sejalan dengan penerapan JKN yang menginginkan penguatan pada pelayanan primer, yaitu puskesmas dan klinik.

Adapun berbagai isu yang dihadapi menuntut perubahan mindset baik di masyarakat maupun pelaksana kebijakan. Ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah sehingga memerlukan dukungan stakeholders termasuk Humas Rumah Sakit sebagai alternatif solusi sehingga pada akhirnya kita dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan kesehatan dalam rangka menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

**Berita ini disiarkan oleh Subbagian Hubungan Masyarakat Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon 021-5277734 atau alamat e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it