Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
190086
Today1082
Yesterday1978
This Week7199
This Month54141
All Days1900863
Home BUKR KEMENKES PRIORITASKAN PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK
KEMENKES PRIORITASKAN PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

JAKARTA – Kebijakan kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat.

Negara Indonesia memiliki 497 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 399 Kabupaten dan 98 Kota. Berdasarkan RPJMN 2010-2015 ditetapkan terdapat 183 kabupaten tertinggal di 27 provinsi, dan ditetapkan 92 Pulau-Pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal penetapan wilayah NKRI serta 34 Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar (data Perpres 78 tahun 2005). Selain itu sebanyak 12 Provinsi, 35 kabupaten/kota, terutama di Kalbar, Kaltim, NTT dan Papua yang berhadapan langsung dengan Negara tetangga.

Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, dr. Supriyantoro, Sp.P, M.Kes menerangkan tersebarnya DTPK di Indonesia membawa perhatian Kementerian kesehatan untuk membuat arah kebijakan Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang diarahkan pada kelompok miskin dan daerah tertinggal. Serta menetapkan 8 fokus prioritas kesehatan dan 7 reformasi kesehatan untuk mendorong percepatan pencapaian derajat kesehatan masyarakat. ”untuk Kabupaten tertinggal diarahkan mendapat dukungan melalui pola pembiayaan yang ada seperti dalam penghitungan DAK, Dekon dll. Bagi kabupaten yang memiliki saryankes terpencil dan sangat terpencil selain dukungan pembiayaan ada program khusus yaitu penempatan tenaga PTT Pusat, Pemberdayaan Masyarakat melalui desa Siaga dll. Serta daerah Perbatasan dan kepulauan, khususnya di 101 Puskesmas prioritas nasional DTPK yang terletak di 35 kabupaten yang mendapat perhatian khusus berupa beberapa program seperti RS Bergerak, penempatan tenaga penugasan khusus dll,”terang Dirjen saat Jumpa Pers (19/11).

Sebagaimana arah tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat di DTPK telah dibuat rencana aksi, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat Desa siaga, Poskesdes, Posyandu; Peningkatan pelayanan program KIA, Gizi, P2M, Dokter Terbang, Dokter Plus, RS Bergerak; Peningkatan Pembiayaan kesehatan DAK, TP, Dekon, Program, Bansos, Jamkesmas, BOK; Peningkatan SDM khususnya SDM Kesehatan PTT, Penugasan Khusus, Tugas Belajar; Peningkatan pemenuhan obat dan peralatan kesehatan; Peningkatan manajemen kesehatan (termasuk pelatihan managemen Puskesmas, program Survailance); Pengembangan Pelayanan PONED di Puskesmas dan RSSIB dan PONEK di RS; Peningkatan penampilan dan Kinerja Puskesmas di Daerah Perbatasan antara Negara; Pengembangan Flying Health Care; dan Pendukung transport antar pulau dengan Puskesmas Keliling Perairan.

Dengan telah dibentuknya rencana aksi diharapkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar semakin terpenuhi, sehingga masyarakat di wilayah DTPK akan terjamin kesehatannya. Humas