Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
191583
Today766
Yesterday1893
This Week9338
This Month2659
All Days1915836
Home
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DALAM PENGELOLAAN TATA PERSURATAN

CIKARANG – Tepat ditanggal 1 Januari 2011 telah resmi diberlakukan secara efektif reorganisasi Kementerian Kesehatan yang didukung dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Reorganisasi Kementerian Kesehatan selain disebabkan tuntutan reformasi birokrasi, juga adanya duplikasi tugas pokok dan fungsi yang menyulitkan koordinasi dan memperpanjang rantai birokrasi, untuk mendukung pencapaian program yang tercantum dalam MDGs dan menajamkan fungsi atau memberi wadah struktur bagi fungsi yang selama ini belum terwadahi.

 

Reorganisasi tersebut berdampak terhadap Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik yang berubah menjadi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Perubahan organisasi diikuti pula dengan perubahan tugas pokok dan fungsi yang cakupannya bertambah luas dan beban kerja semakin besar. hal lain yang perlu diketahui adalah seberapa besar pencapaian kinerja melalui tata persurata selama ini dan target pencapaian yang diharapkan di tahun-tahun mendatang.

Terkait dengan hal itu, perlu diketahui juga isu-isu strategis apa yang ada dalam tata persuratan yang mestinya kita tangani, dan juga langkah-langkah apa yang harus diambil guna tercapainya Program Upaya Kesehatan di masa yang akan datang. Surat mempunyai nilai dan arti penting sebagai sumber informasi, acuan dan bukti pertanggungjawaban kegiatan Pemerintah yang autentik dan terpercaya.

Untuk itu dalam penyelenggaraan atau pengelolaan surat perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada, jika pengelolaanya tidak diatur dengan cermat dan teliti, akan diperlukan banyak waktu dan biaya. Dengan pengelolaan surat yang baik diharapkan meningkatkan tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas komunikasi tulis antar instansi dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, demikianlah sambutan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS dalam pembukaan Peningkatan Kompetensi SDM Dalam Pengelolaan Tata Persuratan tanggal 18 Desember 2010.

Harapan Dirjen Bina Yanmed agar sistem informasi administrasi kearsipan sudah dapat dimulai tanggal 1 Januari 2010, dan segera membentuk tim pengembangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Bina Pelayanan Medik. Humas