Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
239168
Today342
Yesterday3042
This Week21086
This Month72203
All Days2391684
Home
KEMENKES IMPLEMENTASIKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK

JAKARTA – Awal tahun 2011, Kementerian Kesehatan mempersiapkan diri untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai Wujud Tata Kelola Pemerintah yang baik atau Good Governance dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional di bidang kesehatan.

Hal ini berdasarkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang : Kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan Permenkes Nomor 1144 Tahun 2010 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka telah ditata kembali sumber daya manusia aparatur untuk mengisi jabatan dalam struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang baru. Penataan dan pengisian jabatan ini dilakukan dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi jabatan yang ditentukan.

 

Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH, saat melantik pejabat eselon II sesuai struktur organisasi baru Kemenkes, tanggal 3 Januari 2011.

Perubahan organisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan menyelesaikan secara komprehensif berbagai permasalahan pembangunan kesehatan guna mendukung pencapaian pembangunan kesehatan yang telah digariskan dalam Renstra Kemenkes 2010-2014 yaitu ;

  1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita;
  2. Perbaikan status gizi masyarakat;
  3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan;
  4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan;
  5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
  6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
  7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; dan
  8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Dalam struktur organisasi yang baru dua Direktorat Jenderal mengalami perubahan, yaitu Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat berubah menjadi Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik berubah menjadi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Menkes menyampaikan dengan struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang baru ini, diharapkan kementerian dapat bergerak lebih dinamis dan responsif, lebih efisien dan efektif, serta lebih cepat mencapai tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Menkes mengharapkan kepada pejabat yang dilantik untuk menjadi birokrat dengan karakter yang baik, semangat patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Selain itu, senantiasa mengembangkan kemampuan manajerial dan leadership agar menjadi panutan terkemuka atau Outstanding Role Model for Leadership Character. Sanggup bekerja keras dan bekerja cerdas serta mampu melakukan terobosan yang positif, kreatif, dan inovatif untuk kepentingan nasional.

Pejabat baru untuk mereview Rencana Aksi unit-kerja masing-masing, sesuai dengan Renstra Kemkes 2001-2014 dan Road Map Reformasi Kesehatan Masyarakat. Memiliki jiwa dan semangat untuk mewujudkan Good Governance dan menilai keberhasilan pencapaian program yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada azas manfaat dan dampak positif yang dirasakan masyarakat. Humas