Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
218635
Today809
Yesterday4046
This Week20848
This Month91436
All Days2186355
Home Profil
WORKSHOP NASIONAL PENERAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT

YOGYAKARTA – Workshop Nasional Penerapan Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret s/d 16 Maret 2011. Acara dibuka oleh Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik Suhartati, SKp, M.Kes mewakili Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan serta dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi D.I Yogyakarta, yang diikuti sebanyak 63 0rang peserta.

 

Sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat terwujud. Sasaran program upaya meningkatkan kesehatan dasar, rujukan, keperawatan dan keteknisian medik, penunjang medik dan sarana kesehatan, dan kesehatan jiwa.

Berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan juga mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan masyarakat. Sarana pelayanan kesehatan yang belum sesuai kebutuhan, mengakibatkan kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih rendah. Sumberdaya manusia kesehatan yang masih terbatas baik dari sisi jumlah, jenis maupun kemampuannya belum terdistriusi secara merata dan belum memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lapangan. Manajemen kesehatan mencakup perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan penilaian belum berjalan seperti yang diharapkan.

Disebutkan juga bahwa pelayanan keperawatan sebagai integral dan pelayanan kesehatan berperan penting dalam upaya pencapaian target pembangunan kesehatan seperti tertuang dalam Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 63 ayat (3) bahwa pengendalian, pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan imu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanan dan ayat (4) bahwa pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Keperawatan sebagai profesi dan perawat sebagai tenaga profesional bertanggungjawab meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan dan mengurangi kesakitan yang diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki secara mandiri maupun bekerjasama dengan anggota tim kesehatan lain, sehingga mutu Pelayanan keperawatan dapat dicapai dan ditingkatkan.

Disadari bahwa pelayanan keperawatan yang ada saat ini masih belum mencapai kualitas, hal ini terjadi karena belum semua jenis pelayanan keperawatan memiliki standar, prosedur dan kriteria baik dari segi pendidikan, pelayanan maupun kompetensi yang diharapkan.

Di era pasar bebas dan Liberalisasi, tantangan utama saat ini dan masa mendatang adalah meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif di sektor keperawatan. Untuk itu Tenaga Keperawatan harus kompeten dan memiliki daya saing tinggi secara regional maupun global. Dengan ditandatanganinya Mutual Recognition Arrangement (MRA) of Nursing Services di Philipina pada tahun 2006 oleh Pemerintah Indonesia, kebutuhan untuk mengimbangi kompetisi pasar bebas yang sarat kompetisi akan kualitas, termasuk tuntutan pelayanan keperawatan yan berkualitas mengindkasikan adanya tuntutan kesejajaran mutu pelayanan keperawatan di Indonesia dengan Negara-negara ASEAN lainnya.

Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik menyampaikan bahwa perlu dipersiapkan tenaga perawat profesional yang didukung berbagai kebijakan, standar dan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan keperawatan, karena inilah perlu diselenggarakan Workshop Nasional Penerapan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit sebagai upaya pencapaian peningkatan kualitas pelayanan keperawatan di Rumah Sakit.

Dalam laporan Kepala Sub Dit. Bina Pelayanan Keperawatan di RSU, Saida Simanjuntak, S.Kp, MARS pertemuan ini dihadiri sebanyak 164 institusi Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Provinsi, terdiri dari Para Direktur Rumah Sakit, Kepala Bidang Perawatan Rumah Sakit, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi serta para praktisi keperawatan di Rumah Sakit. Humas