Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
199900
Today63
Yesterday2837
This Week5665
This Month5665
All Days1999000
Home
Beranda Depan, Daerah Perbatasan di Propinsi Kalimantan Barat

ENTIKONG, Sanggau – Daerah perbatasan merupakan beranda depan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki empat propinsi perbatasan darat dengan negara tetangga, salah satu diantaranya adalah Propinsi Kalimantan Barat. Saat ini Pemerintah mengupayakan kecamatan-kecamatan daerah perbatasan menjadi kecamatan yang menampilkan wilayah negara Indonesia.

 

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tiga indikator yaitu ekonomi, kesehatan (UHH) serta pendidikan (angka melek huruf), maka posisi Propinsi Kalimantan Barat berada pada urutan 29 dari 33 provinsi di Indonesia. Disinilah perlu upaya yang keras dari kabupaten/kota dan provinsi untuk meningkatkan berbagai program terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan di Kalimantan Barat terlebih bila sebagian kabupaten di Kalbar yang merupakan perbatasan dengan negara lain dapat menjadi beranda depan negara kita .

Sedangkan menurut Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Propinsi Kalimantan Barat memiliki dua Kabupaten bermasalah kesehatan berat yaitu Landak dan Sekadau, dari 12 kab/kota yang ada di Kalimantan Barat. Ini menunjukan masalah kesehatan yang ada di kabupaten lainnya cukup baik tetapi tetap perlu peningkatan khususnya di kecamatan perbatasan.

Kebijakan Prioritas Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan

Daerah perbatasan menjadi fokus delapan prioritas reformasi kesehatan, yaitu Jamkesmas, Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Ketersediaan Obat, Saintifikasi Jamu, Reformasi Birokrasi, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Penanganan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK), dan Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World Class Hospital).

Selain itu, terdapat pula kebijakan khusus dalam program pelayanan kesehatan di DTPK, tujuan untuk meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu pada masyarakat DTPK. Strategi dilakukan di DTPK dengan menggerakan dan memberdayakan masyarakat; meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas; meningkatkan pembiayaan pelayanan kesehatan; meningkatkan pemberdayaan SDM Kesehatan; meningkatkan ketersediaan obat dan alkes; meningkatkan sistim survailance, monev dan SIK; dan meningkatkan manajemen kesehatan.

Upaya Pembangunan DTPK merupakan bagian pembangunan nasional, sehingga pelayanan kesehatan harus sesuai berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat dengan meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan secara bertahap, terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan inilah harus melibatkan Pemda, LS, LP dan swasta dan memanfaatkan tenaga setempat.

Sasaran Khusus DTPK adalah meningkatkan 101 Puskesmas (perbatasan Darat & PPKTB), 45 Kab Perbatasan & PPKTB, dan 50 Kab. yang akan dientaskan dari 183 kab tertinggal.

Implementasi Kebijakan Kesehatan

DTPK Kementerian Kesehatan akan mengimplementasikan kebijakan kesehatan Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), yaitu Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan; Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; Peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan; Pengadaan perbekalan, obat dan alkes; Pemberdayaan masyarakat di DTPK melalui kegiatan Posyandu, Desa Siaga, Taman Obat Keluarga serta Kegiatan PHBS; Pengembangan inovasi seperti; Pengembangan Dokter Terbang, RS Bergerak, Jampersal dll

Dukungan Kementerian Kesehatan

Untuk mewujudkan otonomi Propinsi Kalimantan Barat secara nyata, maka Kementerian Kesehatan melakukan dukungan melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, Jamkesmas, Jampersal, dan APBN. Selain itu, diberikan juga bantuan Rapid Test untuk semua kabupaten/kota dari prog Gizi & KIA, bantuan PONED Set untuk kab Sanggau, serta dukungan pelayanan kesehatan Perairan bagi Kabupaten Kayong Utara. Humas