Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
197404
Today102
Yesterday2487
This Week17506
This Month60866
All Days1974043
Home
RAPAT KONSULTASI DAN PEMBAHASAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN

 

Solo - Rapat Konsultasi dan Pembahasan Remunerasi Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dibuka oleh Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan, dr. H. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes pada tanggal 19 Mei 2011 dan dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dan Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan dan Para Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Direktur Sumber Daya Manusia, serta Tim Pembina Remunerasi BLU Ditjen BUK Kemenkes R.I.

 

Pertemuan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari proses pertemuan yang telah dilakukan secara simultan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang penyusunan sistem remunerasi badan layanan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Proses penyusunan diawali dengan adanya kesepakatan antara Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan para Direktur Utama Badan Layanan Umum di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan bahwa remunerasi Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU yang ada di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan sejak 1 Januari 2011 akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan R.I sesuai dengan kewenangannya. Atas dasar kesepakatan tersebut maka dilakukanlah bimbingan dengan bantuan konsultan secara maraton selama kurang lebih satu tahun, guna menyamakan persepsi tentang remunerasi.

Tahap selanjutnya adalah dibentuknya Tim Remunerasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan bekerjasama dengan Tim dari Konsultan menyusun Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tanggal 21 Mei 2010. Selanjutnya masing-masing Unit Pelaksana Teknis telah berproses menyusun sistem remunerasi di masing-masing satuan kerja dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, di dukung oleh Tim Pembina Remunerasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan melalui program pendampingan ke satuan kerja BLU di lingkungan BUK. Tim Remunerasi juga beberapa kali melakukan pertemuan dengan PK-BLU Kementerian Keuangan guna mendapatkan kesepahaman yang sama atas usulan remunerasi dari Satker dan hasilnya adalah sampai saat ini telah tersusun Usulan Remunerasi Badan Layanan Umum sebanyak 29 Satker dari 34 Satker BLU di Lingkungan Ditjen BUK yang akan diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.

Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun

Penetapan harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan Sehingga sistem remunerasi wajib memperhatikan komponen atas Individu, komponen atas Pekerjaan, dan komponen atas Kinerja, Ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, Kemampuan Keuangan Rumah Sakit ,Kontrol dan pengendalian

Hasil yang diharapkan dalam Pertemuan ini adalah tercapainya kesepakatan tentang format usulan remunerasi Satker BLU di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan yang selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh PK-BLU Kemenkeu terhadap usulan remunerasi dari :

1. RSUPN Dr. Ciptomangunkusumo sebagai perwakilan dari Rumah Sakit Umum,

2. Rumah Sakit Orthopedi Surakarta sebagai perwakilan Rumah Sakit Khusus dan

3. Rumah Sakit Jiwa Lawang sebagai Perwakilan dari Rumah Sakit Jiwa.

Kemudian setelah tercapainya kesepakatan terhadap ketiga perwakilan tersebut, diharapkan agar Satker lainnya dapat segera menyesuaikan format dengan ketiga kelompok perwakilan tersebut diatas, sehingga proses usulan remunerasi dari Satker lain diharapkan tidak menemui kendala pada saat dilakukan penilaian di Kementerian Keuangan.Humas