Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
217025
Today1043
Yesterday3705
This Week4748
This Month75336
All Days2170255
Home
RAPAT KONSULTASI PERENCANAAN PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN TAHUN 2012 ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH

YOGYAKARTA. Rapat Konsultasi Perencanaan Program Pembinaan Upaya Kesehatan antara Pusat dengan Daerah ini dibuka oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) yang diwakili oleh Sekretaris Dirjen BUK, dr. H. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes pada tanggal 27 Mei 2011 dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia, Para Direktur Utama, Rumah Sakit dan Kepala Balai UPT Vertikal Kemkes di lingkungan Ditjen BUK, Peserta Pusat yang terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV yang terkait dengan Perencanaan dan Anggaran Ditjen BUK, Staf Bagian Program dan Informasi Setditjen BUK. Rapat Konsultasi ini mengangkat tema Menuju Perencanaan dan Anggaran yang Lebih Berkualitas. Ditjen BUK dalam Reformasi Birokrasi menuju clean and good governance agar dapat terwujud hasil pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan dan audit BPK.

 

Rapat Konsultasi Perencanaan Program Pembinaan Upaya Kesehatan antara Pusat dengan Daerah secara rutin dilaksanakan setiap tahun, dengan mengundang Dinas Kesehatan Provinsi selaku wakil pemerintah Pusat di daerah dan stakeholder yang terkait. Tujuan utama dari Rakon ini adalah agar tercipta harmonisasi dan koordinasi dalam proses perencanaan dan anggaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan dan sharing terhadap isu-isu pembangunan kesehatan yang berkembang baik di Pusat maupun di daerah sehingga semua pihak dapat saling meng-up date dan meng-up grade wawasan, terutama dalam perencanaan dan anggaran.

Alokasi anggaran pagu indikatif Tahun Anggaran 2012 Ditjen BUK adalah sebesar 17,657 triliun rupiah, sementara total anggaran Kementerian Kesehatan adalah 28,046 triliun rupiah. Artinya Ditjen BUK memperoleh alokasi anggaran sebesar 62,6% dari total keseluruhan anggaran Kemenkes. Dari total 17,657 triliun rupiah didistribusikan untuk:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan,

2. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar,

3. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan,

4. Pembinaan Upaya Kesehatan Kesehatan Jiwa,

5. Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik,

6. Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan,

7. Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas),

8. Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas),

9. Peningkatan dan Pengawasan Rumah Sakit Indonesia,

10. Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Tinggi di RS Pendidikan, dan

11. Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal).

Dalam kesempatan ini juga diperkenalkan e-planning. E-planning adalah sistem perencanaan berbasis elektronik, yakni sebuah alat (tools) untuk membantu proses perencanaan kegiatan (terutama pengusulan kegiatan) yang dilaksanakan untuk penganggaran tahun berikutnya (n+1). E-planning ini dimaksudkan untuk memperkuat peran Dinas Kesehatan Provinsi terhadap Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah binaannya. Hanya Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT Vertikal yang dapat mengakses e-planning ini secara on-line, karena hanya Dinkes Provinsi dan UPT Vertikal yang diberikan username dan password-nya. Artinya RS Provinsi/Kab/Kota dan Dinkes Kab/Kota tidak dapat mengajukan usulan langsung ke Pusat tanpa diketahui oleh Dinkes Provinsi.

Hasil Rakon diharapkan dapat membantu menyusun dan menetapkan prioritas kegiatan melalui pemanfaatan alokasi anggaran APBN bagi kegiatan-kegiatan unggulan yang mempunyai daya ungkit tinggi dalam pencapaian target MDGs. Output utama untuk Dinkes Provinsi adalah mem-break down menu dekonsentrasi Program Pembinaan Upaya Kesehatan dalam aplikasi e-planning dan RKA-KL. Sedangkan untuk UPT Vertikal dapat memasukkan usulan belanja operasional, belanja tupoksi, belanja modal, termasuk PHLN dan PNBP-nya. Humas