Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
209949
Today295
Yesterday4284
This Week12597
This Month4579
All Days2099498
Home
Penandatanganan MOU Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

JAKARTA – Kementerian Kesehatan, Kepolisian RI dan PT. Jasa Raharja menandatangani kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding – MOU) Tentang Penanganan dan Pendataan Korban Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Penyelesaian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara Terpadu.

Kesepakatan bersama ini bertujuan meningkatkan kualitas penanganan terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terpadu, mensinkronisasi data korban kecelakaan, mempermudah proses pelayanan kesehatan bagi korban kecelakaan, serta mempermudah korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan untuk mendapatkan haknya atas santunan.

Kementerian Kesehatan berwenang dan bertanggung jawab atas penanganan korban melalui tindakan gawat darurat di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pelayanan kesehatan dan rujukan selanjutnya memberikan data korban kecelakaan lalui lintas dan angkutan jalan sesuai persetujuan korban.

Sejak tahun 2000 Kementerian Kesehatan bersama lintas sektor, lintas program terkait dan LSM serta masyarakat telah mensosialisasikan suatu konsep dalam mewujudkan Masyarakat Sehat dan Aman / Safe Community, yang diaplikasi dalam suatu Sistem yang kita kenal dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), yang terdiri dari SPGDT(S) Sehari-hari dan SPGDT (B) Bencana.

Secara teknis pengaplikasian konsep tersebut diwujudkan dalam Pos Gawat Darurat Terpadu atau yang dikenal dengan Public Safety Center (PSC) yang merupakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam lingkup pelayanan Pra-Rumah Sakit yang minimal terdiri dari 3 unsur pokok yaitu keamanan/security (polisi, satpam, linmas), kesehatan/medical (Kemenkes, Dinkes, PMI, RS, Puskesmas), dan keselamatan/rescue (SAR, Pemadam Kebakaran).

Diharapkan setiap korban kecelakaan lalu lintas dapat ditangani secara tepat dan cepat dan tidak ada lagi keraguan bagi rumah sakit dalam pembiayaan pasien tersebut, dengan demikian angka kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh kejadian tersebut dapat diminimalis. Semoga kerjasama yang dilakukan oleh Polri, Kemenkes dan PT. Jasa Raharja dapat bermanfaat bagi masyarakat khusus korban kecelakaan lalu lintas. Humas