Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
220826
Today3759
Yesterday3717
This Week16364
This Month100001
All Days2208267
Home Tupoksi
Tugas Pokok dan Fungsi

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1144/MENKES/PER/VIII/2010
T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN


BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 104
(1) Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
(2) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.
Pasal 105
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan upaya kesehatan.
Pasal 106
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan upaya kesehatan;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan upaya kesehatan; dan
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.