Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
198990
Today1037
Yesterday2572
This Week13842
This Month76727
All Days1989904
Home
LAPORAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAK DAN SIMAK BMN) SEMESTER I TAHUN 2011 DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN

Bandung - Pertemuan Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAK dan SIMAK BMN) Semester I Tahun 2011 Ditjen BUK diadakan dua kali di Bandung, yaitu tanggal 8 s/d 10 Juli 2011 dengan peserta SAI (SAK dan SIMAK BMN) di tingkat satuan kerja Dinas Kesehatan Propinsi se Indonesia serta 12 s/d 14 Juli 2011 dengan peserta petugas akuntansi Satuan Kerja Badan Layanan Umum, UPT Vertikal dan Satker Kantor Pusat.

Sebagaimana diketahui laporan keuangan tahun 2009 dan opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2010 adalah ‘Tidak Memberikan Pendapat’ (disclaimer). Kementerian Kesehatan menjadi salah satu dari dua Kementerian /Lembaga yang mendapatkan opini tersebut.

Opini tersebut merupakan gambaran bahwa pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Kesehatan masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, yaitu adanya transparansi dan akuntabilitas yang diwujudkan dalam akuntansi dan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan negara di masing-masing kementerian/lembaga. Laporan keuangan tersebut disajikan berdasar Sistem Akuntansi Instansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan adalah kontributor terbesar ke dua atas opini ‘Tidak Memberikan Pendapat’ atau Disclaimer. Besarnya kontribusi tersebut tercermin dari banyaknya temuan di satuan kerja baik dari aspek pengendalian internal maupun kepatuhan.

Pada pemeriksaan tahun 2010, BPK melakukan uji petik di 6 propinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Maluku dan Jambi. Dari keenam propinsi tersebut, terdapat temuan di seluruh satuan kerja dimana sebagian besar temuan yang ada merupakan pengulangan dari temuan tahun yang lalu, antara lain pengelolaan asset bermasalah, tanah dikuasai pihak ketiga, PNBP belum setor, pengelolaan utang, piutang dan persediaan belum sesuai peraturan, denda keterlambatan belum disetor.

Seluruh temuan tersebut harus ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK dan membuat langkah pencegahan supaya tidak terulang di tahun anggaran 2011.

Hal lain yang perlu diwaspadai adalah pengadaan barang dan jasa, dimana dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga masih terdapat temuan antara lain harga perkiraan sendiri (HPS) yang terlalu tinggi dan denda keterlambatan yang belum disetor.

Banyaknya temuan tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

• Pelaksana anggaran tidak menguasai peraturan yang berlaku

• Sistem pengelolaan keuangan di satuan kerja masih belum mendukung,

• Belum terdapat alur data / dokumen sebagai dasar pencatatan dalam laporan keuangan

• Kurangnya kepedulian dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

• Kurangnya pemahaman dari pelaksana anggaran dalam membangun sistem yang terintegrasi.

Hal-hal tersebut harus diselesaikan bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan di Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Demikian sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, dr. H. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes. Humas