Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
164554
Today1995
Yesterday2991
This Week14518
This Month49553
All Days1645548
Home
Peran Aktif Dinas Kesehatan Provinsi dalam Implementasi Akreditasi Baru

BOGOR – Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit menuju kualitas pelayanan Internasional menjadi bagian rencana strategis Kementerian Kesehatan dengan menetapkan target rumah sakit terakreditasi secara Internasional minimal lima kota pada akhir tahun 2014. Terlaksananya target tersebut perlu dukungan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai wakil pemerintahan di Daerah yang menjadi koordinator pembangunan kesehatan.

“Kepala Dinas Kesehatan untuk mendukung implementasi Standar Akreditasi Internasional di Provinsi masing-masing dalam bentuk kebijakan maupun penentuan prioritas program dan memunculkan motivasi rumah sakit di Kabupaten/Kota,” ungkap Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan dr. Chairul Radjab Nasution, SpPD, KGEH, FINASIM, FACP, M.Kes saat menyampaikan laporan Sosialisasi Standar Akreditasi Internasional (13/09) yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dari 33 Propinsi.

Upaya untuk mencapai target peningkatan mutu pelayanan rumah sakit menuju kualitas pelayanan Internasional, selain menyusun undang-undang dan peraturan, pemerintah juga menyempurnakan penyelenggaraan akreditasi yang saat ini berlaku menuju akreditasi Internasional.

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS menambahkan Kementerian Kesehatan mengupayakan tujuh rumah sakit kelas A di Indonesia dijadikan model untuk akreditasi Internasional oleh Joint Commision International (JCI). Ketujuh rumah sakit tersebut telah membuat pernyataan berkomitmen untuk mencapai akreditasi Internasional. Diharapkan rumah sakit tersebut dapat menjadi contoh dan terobosan bagi rumah sakit lain untuk mengaplikasikan akreditasi baru yang merupakan konversi standar JCI.

Agar implementasi akreditasi baru ini dapat terlaksana secara optimal, Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi dapat memberikan informasi dan motivasi Rumah Sakit di Daerah untuk mencapai target akreditasi standar Internasional. Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan surveyor regional yang telah dilatih standar akreditasi baru dengan menggunakan dana pemerintah daerah. Dengan demikian peran Pemerintah dalam akreditasi akan lebih nyata melalui sistem regionalisasi.

Pertemuan Sosialisasi Akreditasi Internasional membahas materi tentang Kebijakan Kementerian Kesehatan RI dalam Akreditasi Rumah Sakit menuju Internasional, Standar Akreditasi Baru, International Patient Safety Goals, Overview Standar Manajemen Rumah Sakit, Overview Standar Fokus pada Pasien dan Program Millenium Development Goals (MDG’s). Humas

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner