Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
166219
Today61
Yesterday3337
This Week12270
This Month66195
All Days1662190
Home BUKR PERTEMUAN KOORDINASI PUSAT DAERAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS
PERTEMUAN KOORDINASI PUSAT DAERAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS

Tantangan target pencapaian MDG’s di bidang kesehatan sampai dengan tahun 2015 , rencana strategis Kementerian Kesehatan serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten / Kota sangat dipengaruhi oleh kesiapan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan rujukan.

Kesiapan Puskesmas sebagai ujung tombak penayan kesehatan di masyarakat sangatlah di utamakan. Maka Pertemuan Koordinasi Pusat Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas diselenggarakan sebagai salah satu sarana untuk dapat bertukar pengalaman nyata antara sesama pelaku yang melibatkan diri dalam pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan penggerakkan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas yang dapat memberikan upaya Promotif , Preventif, kuratif dan rehabilitatif yang maksimal.

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS) dalam pembukaan Pertemuan Koordinasi Pusat Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, pada tanggal 17 Oktober 2011 di Denpasar, Bali, menyampaikan bahwa bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ini dapat diartikan bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi yang fundamental bagi setiap penduduk dan sekaligus sebagai investasi. Hal ini juga tercantum dalam konstitusi organisasi kesehatan sedunia (WHO) dan UUD 1945. Dengan makin berkembangnya sistem informasi dan teknologi, maka makin meningkat pula pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan. Hal ini menyebabkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas. Bapak Dirjen BUK juga menyampaikan : Kita tidak mau Puskesmas apa adanya, dengan peralatan apa adanya dan pelayanan promotif , preventif dan kuratif apa adanya sehingga terkesan Puskesmas hanya dikunjungi oleh masyarakat yang kurang mampu saja. Sehingga untuk menjawab tantangan ekspektasi masyarakat tersebut, maka perlu adanya sistem akreditasi sebagai jaminan mutu pelayanan di Puskesmas. Pelaksanaan jaminan mutu pelayanan di Puskesmas harus diperkuat dengan sistem pembiayaan di Puskesmas, dengan tetap menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan kuratif.

Di harapkan Dinas Kesehatan sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan bertanggung jawab penuh terhadap masalah kesehatan yang ada di wilayahnya, termasuk kasus sensitif yang gaungnya dapat menjadi isu nasional. Dinas kesehatan dapat sering turun ke fasilitas kesehatan karena itu merupakan bentuk pembinaan dan merespon secara cepat setiap masalah, bila daerah tidak mampu dapat di laporkan ke Kementerian Kesehatan dan akan membantu menindaklanjutinya. Akhirnya sebelum membuka acara Pertemuan tersebut, maka sangat besar harapan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan agar mendapatkan Puskesmas yang berkualitas di dalam memberikan pelayanan kesehatan kemasyarakat.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Sebagai sarana pelayanan kesehatan (perorangan dan masyarakat) strata pertama, maka Puskemas merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan sistem organisasi dan fungsinya, Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan sebagaimana yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Kesehatan R.I No. 128/MENKES/SK/II/2004. Upaya kesehatan yang dilaksanakan harus bisa menjawab permasalahan kesehatan dan kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya. Apa yang dimaksud dengan Akreditasi adalah Suatu Penilaian Kinerja Puskesmas yg meliputi 7 kelompok kerja yaitu Pokja Pelayanan Medik, Pokja Administrasi dan Manajemen, Program Promosi Kesehatan, Program Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit, Program Kesehatan Lingkungan, Program Gizi, dan Program Kesehatan Keluarga.
Melalui pengertian diatas maka Akreditasi Puskesmasa bertujuan:

  1. Memastikan sistem tercapai tujuannya/ sesuai dengan tujuan
  2. Melakukan konfirmasi sistem dengan kebutuhan klien
  3. Mengidentifikasi kesenjangan sistem
  4. Mengidentifikasi kemungkinan masalah mutu
  5. Identifikasi peluang untuk perbaikan mutu
  6. Verifikasi tindakan korektif yang ada sudah efektif
  7. Mendorong organisasi untuk tingkatkan kinerja

Puskesmas Purwontoro I, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogori yang telah mendapatkan Akreditasi, merasakan manfaat dari akreditasi dalam menjalankan sistem manajemen dalam tubuh organisasi Puskesmas tersebut yaitu

  1. Arah & Tujuan kinerja menjadi jelas
  2. Pimpinan Puskesmas lebih mudah dalam mengatur kinerja untuk pencapaian tujuan
  3. Petugas punya Motivasi dan Tanggung jawab.
  4. Kerjasama petugas lebih baik.
  5. Lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan
  6. Peningkatan mutu pelayanan puskesmas

Penerapan Sistem Komputerisasi di Puskesmas akan menciptakan efisiensi waktu, dapat mempercepat proses pelayanan sehingga mengurangi waktu tunggu pasien terutama di loket pendaftaran, mempermudah proses administrasi rekam medis menjadi lebih efektif dan mengurangi tempat pengarsipan sehingga lebih meningkatkan pelayanan kesehatan, ini dapat terlihat di Puskesmas Margadana (Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Tegal).

Akhir Pertemuan, peserta dibagi 3 kelompok untuk mengunjungi 3 puskesmas yaitu Puskesmas Denpasar Barat 2 dengan program unggulan PONED, Puskesmas Denpasar Selatan 2 yang telah menerapkan SMM ISO 9001 : 2008 dan mendapatkan Citra Pelayanan Prima dan Puskesmas Denpasar 4 yang belum lama berdiri . Dimana tujuan dari kunjungan lapangan ini, agar para peserta saling tukar infomasi tentang peningkatan mutu pelayanan dari Puskesmas yang dikunjungi dan akan menjadi bahan pembelajaran di dalam mengembangkan sistem peningkatan mutu Puskesmas. Humas

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner