Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
218945
Today683
Yesterday3224
This Week23946
This Month94534
All Days2189453
Home
CAPAIAN KINERJA 2011 DAN PROGRAM PRIORITAS 2012 KEMENTERIAN KESEHATAN

JAKARTA – Pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan telah membangun 10 Rumah Sakit Bergerak, 17 Puskesmas Keliling Double Gardan untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Demikian disampaikan Menkes pada konferensi pers tanggal 4 Januari 2012 bertempat di Auditorium Siwabessy Gedung Prof. Dr. Sujudi, Kementerian Kesehatan RI.

Dalam mencapai sasaran dan tujuan dari Program Kementerian Kesehatan, Flying Health Care (FHC) dioperasikan untuk menjangkau daerah terpencil di 8 provinsi yang sulit ditempuh dengan kendaraan darat maupun perairan di Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya terobosan dalam rangka peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu, dan penggunaan obat serta alat kesehatan dalam Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Upaya terobosan yang dilakukan adalah, menyediakan Online Logistic System, peningkatan penggunaan obat generik, peresepan secara elektronik (e-prescription), dan integrasi pemanfaatan jamu dalam pelayanan kesehatan formal di Puskesmas dan 12 RS pendidikan.

Evaluasi kinerja suatu pemerintah harus selalu dilakukan untuk pengawasan dan peningkatan kinerja. Selama kurun waktu tahun 2011 Kementerian Kesehatan melakukan pencapaian kinerja dengan 5 kebijakan program prioritas. Pertama, pelaksanaan program kesehatan preventif terpadu yang meliputi pemberian imunisasi dasar, penyediaan akses sumber air bersih dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas, penurunan tingkat kematian ibu, serta tingkat kematian bayi. Kedua, Revitalisasi progam KB melalui peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB. Ketiga, peningkatan sarana kesehatan melalui penyediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional. Keempat, peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat terutama obat esensial generik. Kelima, Universal Coverage (cakupan pembiayaan kesehatan untuk semua penduduk). Dalam pengelolaan anggaran pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan memperhatikan prioritas pembangunan kesehatan dan pencapaian program kesehatan. Secara nominal anggaran Kementerian Kesehatan setiap tahun mengalami peningkatan dan telah meningkatkan alokasi anggaran preventif dan promotif dengan konsisten sejak 2 tahun terakhir ini.

Alokasi anggaran Kementerian Kesehatan untuk pembangunan kesehatan di daerah terjadi peningkatan proporsi dalam pembangunan kesehatan di daerah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 anggaran untuk pembangunan kesehatan di daerah dialokasikan sebesar 78,0% dan selama 2 tahun anggaran tersebut mengalami peningkatan. Keberhasilan pemanfaatan anggaran pembangunan kesehatan di Pusat maupun daerah ditunjukkan dengan pencapaian realisasi anggaran.

Untuk menjamin terlaksananya berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya yang bersifat reformatif dan akseleratif. Upaya tersebut meliputi : pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan di DTPK, ketersediaan, keterjangkauan obat di seluruh fasilitas kesehatan, saintifikasi jamu, pelaksanaan reformasi birokrasi, pemenuhan bantuan operasional kesehatan (BOK), penanganan daerah bermasalah kesehatan (PDBK), pengembangan pelayanan untuk Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World Class Hospital).

**Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon : 021-5277734 atau alamat e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it