Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
231463
Today1403
Yesterday3950
This Week20957
This Month100001
All Days2314636
Home
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CTKI di SARANA KESEHATAN

 

Jakarta – Dalam upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri terdapat di dalam Undang - Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, untuk itu salah satu tahapan dalam rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia adalah tahapan pemeriksaan kesehatan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sebelum ditempatkan di negara tujuan. Pemeriksaan kesehatan bagi CTKI di sarana kesehatan pemeriksa kesehatan CTKI yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja. Dalam PP tersebut untuk menjadi sarana kesehatan pemeriksa kesehatan CTKI terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu RS minimal kelas C atau Klinik Utama yang mempunyai dokter spesialis penyakit dalam, memiliki laboratorium dengan penanggung jawab seorang dokter spesialis patologi klinik dan memiliki unit radiology dengan penanggung jawab dokter spesialis radiology.

 

Sampai saat ini terdapat 86 fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan menjadi sarana kesehatan pemeriksa CTKI. Sarana kesehatan tersebut tersebar di 14 propinsi yang merupakan kantong-kantong CTKI. Sarana kesehatan tersebut terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta.

Pemerintah juga mengupayakan perlindungan atas kondisi kesehatan bagi TKI pada tahap selanjutnya baik di negara tujuan maupun pada saat pulang TKI pulang, hal ini disebabkan karena kondisi kesehatan TKI yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu faktor penting terkait dengan kualitas dan produktivitas TKI tersebut, sehingga pemeriksaan kesehatan CTKI bertujuan untuk menentukan keadaan sebagai sehat (fit) atau tidak sehat (unfit) serta sebagai data dasar (baseline) rekam medik seorang tenaga kerja.

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di sarana kesehatan pemerikasa kesehatan CTKI, Kementerian telah melakukan berbagai upaya antara lain bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pengawasan, peningkatan kemampuan teknis dan pengawasan yang terus menerus.

Besarnya animo tenaga kerja yang akan ke luar negeri dan besarnya jumlah tenaga kerja TKI yang sedang bekerja di luar negeri dari satu segi mempunyai sisi positip yaitu mengatasi sebagian pengangguran dan sekaligus memberikan devisa yang cukup besar bagi negara, disisi lain peningkatan jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri memberikan resiko negatif antara lain terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami TKI.

Begitu juga masalah kesehatan TKI di negara penempatan dan TKI yang pulang kembali ke Indonesia harus mendapat perhatian yang serius. Penyakit yang diderita TKI di negara penempatan adalah gangguan kejiwaan, gangguan saluran pencernaan, gangguan saluran pernafasan, trauma, penyakit otot tulang sendi, hal ini perlu penangganan yang lebih lanjut dan penanganan yang optimal dengan melibatkan semua unit yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi TKI baik lintas program maupun lintas sektor. Demikian sambutan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS yang didampingi oleh Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta, dr. Ali Muchtar, Sp.Pk, MARS dan Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olah Raga Ditjen Bina Gizi dan KIA, dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS.

Dalam laporannya ketua panitia yaitu Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi, Direktorat Bina Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, drg. Debby Dahlan, MM, pertemuan evaluasi penyelenggaraan kesehatan CTKI di sarana kesehatan pemeriksa CTKI dengan tema ” Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemeriksaan CTKI” yang diadakan di Jakarta pada tanggal 8 s/d 10 Maret 2012, bahwa pertemuan ini dihadiri oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Deputi Penempatan BNP2TKI, Biro Hukor, Ditjen Gizi & KIA, Ditjen P2PL, Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi / Kota, Sarana Kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Maksud pertemuan ini adalah evaluasi pemeriksaan CTKI di sarana kesehatan, kendala dan tindak lanjut tentang mutu pemeriksaan CTKI dan adanya rekomendasi untuk meningkatkan mutu pelayanan CTKI. (Humas)

**Berita ini disiarkan oleh Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-5277734 atau alamat email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it