Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
191342
Today249
Yesterday1794
This Week6928
This Month249
All Days1913426
Home BUKR Kemenkes Sosialisasikan Kebijakan Pemerintah kepada RS Swasta
Kemenkes Sosialisasikan Kebijakan Pemerintah kepada RS Swasta

BOGOR – Dalam rangka mensosialisasikan program prioritas pembangunan kesehatan di bidang Rumah Sakit, maka Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan menyelenggarakan Workshop Kebijakan Pemerintah untuk Rumah Sakit, dengan tujuan mensosialisasikan berbagai informasi penting yang terkait dengan delapan program unggulan Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014.

 

Program unggulan tersebut yaitu 1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Siaga Aktif dan Peningkatan PHBS; 2. Revitalisasi Pelayanan Kesehatan; 3. Ketersediaan, Distribusi, Retensi dan Mutu SDM yang terdiri dari Beasiswa / Tugas Belajar ; 4. Ketersediaan, Distribusi, Keamanan, Mutu, Efektivitas, Keterjangkauan Obat, Vaksin dan Alkes ; 5. Jaminan Kesehatan ; 6. Jampersal ; 7. Keberpihakan DTPK & DBK ; dan yang terakhir World Class Health Care.

Terkait dengan Sosialisasi Kebijakan Prioritas Pembangunan Kesehatan, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan memaparkan berbagai Upaya Promotif – Preventif, terutama Penyakit Menular & Penyakit Tidak Menular, diantaranya Kampanye Aku Bangga Aku Tahu, Gerakan Indonesia Berseri, Cuci Tangan Pakai Sabun, Stop BAB Sembarang, Pasar Sehat, Kabupaten/Kota Sehat dan Kawasan Tanpa Asap Rokok. Kebijakan selanjutnya Peningkatan Status Gizi Balita (stunting) dengan melibatkan peran masyarakat melalui Posyandu, Poskestren, Posbindu, Poskesdes / Ponkesdes dan PKD (Poliklinik Kesehatan Desa). Kemenkes juga meningkatkan Akses Masyarakat Menuju Layanan Kesehatan Berkualitas melalui dokter keluarga, dibangunnya RS Pratama, pendirian 10 RS Bergerak, Flying Health Care, pusling, bidan di desa, dan Perkesmas.

Sementara itu Kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan SDM di DTPK & DBK dilaksanakan dengan PTT, Penugasan Residen Senior, Dokter dengan kompetensi tambahan, Penempatan Nakes Strategis dan Tugas belajar. Kebijakan lain dari Kemandirian Bahan Baku Obat, Vaksin & Integrasi Jamu dalam Pelayanan Kesehatan melalui Saintifikasi Jamu, Produksi Vaksin Influenza, Produksi Arthemisin dan Vaksin DBD.

Kemenkes melakukan berbagai inovasi melalui peningkatan penggunaan teknologi informasi (e-government), yaitu e-Recruitment, e-Procurement, e-Prescription, e-Health, e-Planning, e-Monev, e-Accreditation , e-Budgeting dan e-Office. ”Inovasi dilakukan sebagai upaya untuk percepatan target pencapaian RPJMN dan MDGs, oleh karena itu dibutuhkan peran rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta agar dapat melaksanakan upaya kesehatan secara optimal sehingga visi Kemenkes mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan dapat tercapai,” ungkap Dirjen BUK, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS.

Pada kesempatan itu, Dirjen juga menjelaskan kesiapan maupun kontribusi rumah sakit menyongsong BPJS Kesehatan bahwa Kemenkes sedang menyiapkan sistem rujukan, tata cara prosedur pelayanan serta adanya gatekeeper yang disebut dengan Dokter Keluarga. ”Dokter yang ditunjuk memang disebut PT. Askes sebagai Dokter Keluarga, namun bukan dokter keluarga yang sebenarnya. Nantinya akan disebutkan sebagai Dokter Pelayanan Primer yang akan melayani pelayanan kesehatan dasar sekaligus bisa mengikuti aturan yang ada. Dokter ini akan dilatih maksimal 3 hari dengan menguasai prinsip-prinsip dari aturan yang ada, administrasi, klaim, dll,”tambah Dirjen BUK.

Terkait dengan pencapaian program MDGs, rumah sakit memiliki peran mendukung program Jampersal/Jamkesmas, Pelayanan darah, RS Sayang Ibu Sayang Bayi (RSSIB), RS PONEK, RS rujukan ODHA dan klinik VCT maupun RS DOTS TB.

”Kunci keberhasilan RPJMN maupun MDGs adalah dengan dilaksanakan monitoring dan evaluasi yang jelas sekaligus adanya kontribusi dari RS Pemerintah maupun RS Swasta dalam mencapai target-target RPJMN dan MDGs,” tegas Dirjen.

**Berita ini disiarkan oleh Subbagian Hubungan Masyarakat Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon 021-5277734 atau alamat e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it