Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
221226
Today187
Yesterday3583
This Week20357
This Month187
All Days2212260
Home
Workshop Nasional Keselamatan Pasien dan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Jakarta. “Salah satu kebijakan Kementerian Kesehatan RI terkait dengan perubahan konsep pelayanan kesehatan dari semata-mata pelayanan medis (medical care) ke pemeliharaan kesehatan (health care) adalah upaya kesehatan perorangan diarahkan untuk mengembangkan jaminan keselamatan pasien (patient safety assurance) di rumah sakit sehingga setiap upaya penanggulangan masalah kesehatan lebih menonjolkan aspek peningkatan (promotive) dan pencegahan (preventive) serta penekanan pada aspek mutu pelayanan”, demikian sambutan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, dr.Supriyantoro, Sp.P,MARS saat membuka acara Workshop Nasional Keselamatan Pasien dan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang diselenggarakan tanggal 6 - 8 Juni 2012 di Jakarta.

Tujuan utama pengembangan program patient safety di rumah sakit dan fasyankes lainnya adalah terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit, dan terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan.

Masalah yang terkait dengan isu Keselamatan Pasien di RS adalah tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (Antibiotik). Peningkatan resistensi antimikroba terjadi karena proses seleksi (selection) dan penyebaran (spread). Proses seleksi dapat dicegah dengan cara meningkatkan penggunaan antimikroba secara bijaksana (prudent use), sedangkan proses penyebaran dapat dicegah dengan cara meningkatkan pencegahan infeksi secara benar.

Di seluruh dunia telah diupayakan berbagai cara untuk menanggulangi terjadinya peningkatan resistensi antimikroba, baik oleh perorangan, institusi, negara, maupun kerjasama antar institusi atau negara. Beberapa rekomendasi berupa metode yang telah divalidasi (validated method) untuk mengendalikan resistensi antimikroba secara efisien dan baku di RS, adalah dengan cara: melaksanakan surveilans resistensi antimikroba, melaksanakan surveilans penggunaan antibiotik, melaksanakan surveilans infeksi nosokomial, mengkaji kualitas penggunaan antibiotik, mengkaji kualitas pengendalian infeksi, meningkatkan kualitas penggunaan antibiotik, meningkatkan kualitas pengendalian infeksi.

Tujuan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yaitu peningkatan mutu layanan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya melalui PPI yang meliputi: Manajemen risiko, Clinical governance, dan K3; melindungi nakes dan masyarakat dari penularan penyakit menular (Emerging Infectious Diseases) dan menurunkan angka penularan HAIs (Hospital Acquired Infections).

Pada tahun 2006, Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik telah menyusun Pedoman Nasional Keselamatan Pasien di Rumah Sakit bersama-sama dengan KARS dan PERSI, pedoman tersebut telah dipakai sebagai acuan rumah sakit dalam pelaksanaan keselamatan pasien di rumah sakit masing-masing. Saat ini telah terbit Permenkes Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Dengan diterbitkannya Permenkes ini diharapkan seluruh rumah sakit dapat melaksanakan program keselamatan pasien.

Salah satu cara mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di mata masyarakat dunia, saat ini Kementerian Kesehatan sedang dalam proses menerbitkan satu kebijakan mengenai sistem akreditasi rumah sakit yang baru yang diharapkan dapat mendorong majunya perkembangan pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia menuju mutu kelas dunia. Dalam Sistem Akreditasi yang baru, terdapat 4 (empat) Kelompok; yaitu Standar Pelayanan yang Berfokus pada Pasien, Standar Manajemen Rumah Sakit; Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit dan Sasaran MDGs (Millenium Development Goals). Diharapkan dengan dimasukkannya prinsip-prinsip Keselamatan Pasien ke dalam Sistem Akreditasi RS yang baru, semua tujuan dari Program Keselamatan Pasien di RS, beserta seluruh unsur yang termasuk di dalamnya, dapat diterapkan di seluruh RS di Indonesia, mengingat akreditasi telah diwajibkan bagi rumah sakit sesuai amanah Undang-undang Nomor 44/2009 tentang Rumah Sakit. Humas

**Berita ini disiarkan oleh Subbagian Hubungan Masyarakat Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon 021-5277734 atau alamat e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it