Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
221094
Today2454
Yesterday3982
This Week19041
This Month100000
All Days2210944
Home Struktur Organisasi
Workshop Peningkatan Efektivitas Kinerja PONED dan PONEK

JAKARTA – Peran jajaran kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit sangat penting dalam mengefektifkan pelayanan obstetri neonatal emerjensi dasar atau PONED di Puskesmas dan pelayanan obstetri neonatal emerjensi komprehensif atau PONEK di Rumah Sakit. PONED dan PONEK telah dilaksanakan sejak lebih dari satu dasa warsa yang lalu dan dimaksudkan untuk memperbaiki pelayanan kesehatan ibu dan anak - khususnya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu serta angka kematian bayi dan anak. Pengembangan PONED dan PONEK merupakan bagian dari upaya pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya.

Derajat kesehatan dapat dinilai melalui berbagai indikator seperti usia harapan hidup, status gizi masyarakat, angka kesakitan ibu, angka kematian bayi dan balita. Demikian sambutan Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti,M.Sc.,Ph.D. dalam acara Workshop Peningkatan Efektivitas dan Kinerja PONED dan PONEK dalam rangka Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Indonesia tanggal 11 s/d 13 Februari di Jakarta, yang dihadiri oleh Pejabat Esselon I dan II di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan baik Propinsi/Kabupaten/Kota, Direktur RS, Ketua Konsorsium Upaya Kasehatan, Ketua Organisasi dan Profesi Kesehatan, Kepala Puskesmas serta wakil Development Partners.

Pembangunan kesehatan selama beberapa dasa-warsa terakhir ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Seperti berkembangnya infrastruktur pelayanan kesehatan; meningkatnya pengadaan, pendayagunaan dan pembinaan tenaga kesehatan; membaiknya pembiayaan kesehatan untuk pembangunan dan jaminan pelayanan kesehatan; bertambahnya penyediaan obat-obatan generik, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Walaupun demikian, Indonesia masih mengalami banyak masalah kesehatan - termasuk kesenjangan keterjangkauan masyarakat antar daerah pada pelayanan yang komprehensif dan bermutu. Dalam lima tahun terakhir ini jumlah Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK secara berangsur-angsur meningkat. Riset Fasilitas Kesehatan atau Rifaskes tahun 2011 menunjukkan bahwa 18,6 persen di antara 8981 Puskesmas telah menjalankan fungsi-fungsi PONED. Sementara itu, 20 persen dari Rumah Sakit Umum Pemerintah sudah memenuhi kriteria umum rumah sakit PONEK. Pada tahun 2011 terdapat sebanyak 497 kabupaten/kota dan saat itu diperkirakan sudah terdapat sekitar 2000 Puskesmas PONED yang berfungsi.

Situasi ini menunjukkan bahwa kita harus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mencapai sasaran-sasaran Pembangunan Kesehatan dan sasaran-sasaran Millennium Developement Goals. Termasuk meningkatkan kinerja program-program yang berkaitan dengan perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan anak - khususnya peningkatan kinerja PONED dan PONEK. Dalam lima tahun terakhir pemerintah telah meningkatkan anggaran kesehatan. Lebih dari 80 persen anggaran kesehatan telah dialokasikan di daerah, yaitu di Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Tehnis untuk dimanfaatkan secara tepat, benar, efektif, dan efisien sesuai jadwal. Pembiayaan kesehatan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin dan kurang mampu juga meningkat. Peningkatan pembiayaan kesehatan tersebut diharapkan akan meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu – termasuk pada pelayanan PONED dan PONEK. Dengan demikian morbiditas dan mortalitas akibat kehamilan dan kelahiran dapat dikurangi . Pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan pesan-pesan sbb :

  1. Pemerintah berusaha meningkatkan jumlah pengadaan tenaga kesehatan strategis - utamanya tenaga dokter, dokter spesialis, bidan dan perawat. - untuk menjamin pelayanan PONED dan PONEK. Tetapi disparitas penyebaran tenaga masih perlu diperbaiki, begitu pula mutu dan kompetensinya perlu ditingkatkan. Saya minta agar Saudara-saudara membahas topik ini secara mendalam dan hasilnya disampaikan pada Kementerian Kesehatan sebagai rekomendasi. Peran ikatan organisasi profesi dalam meningkatkan jumlah dokter spesialis dan penempatannya di kabupaten/kota hendaknya juga dibahas.
  2. Kementerian Kesehatan juga berusaha memperbaiki fasilitas dan peralatan bagi Puskesmas dan Rumah Sakit - khususnya Rumah Sakit Kabupaten dan Kota. Namun, masih diterima laporan-laporan yang menyatakan adanya berbagai masalah di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi antara Pusat dan Daerah perlu diperbaiki - mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya - agar semua fasilitas dan peralatan – termasuk untuk PONED dan PONEK - benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan sesuai kemampuan tenaga yang akan mengoperasikannya.
  3. Untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas PONED dan PONEK diperlukan adanya sistem rujukan 24 jam. Keadaan ini tidak lepas dari ketersediaan tenaga terutama tenaga dokter dan dokter spesialis yang siaga 24 jam. Alat transportasi dan manajemen kasus selama proses rujukan juga perlu diperbaiki - agar rujukan dapat berjalan efektif - sehingga pasien-pasien emerjensi dapat ditolong dengan baik. Perbaikan sistem rujukan hendaknya dijalankan dengan memperhatikan system approach.
  4. Peningkatan efektivitas dan kinerja PONED dan PONEK tidak dapat dilepaskan dari peran Pemda - khususnya dalam penyediaan biaya operasional PONED dan PONEK, serta penyediaan tenaga kesehatan yang memadai. Karena ketentuan otonomi daerah, maka berbagai urusan tentang pembiayaan dan ketenagaan telah diserahkan kepada daerah.

Para Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Rumah Sakit Daerah hendaknya melakukan komunikasi dan advokasi tentang peran Pemda tersebut. Sebagai narasumber, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Prof Dr. Dr. Akmal Taher, Sp.U(K) menyatakan bahwa Rumah Sakit Ponek 24 jam adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi, sedangkan kebijakan Ponek di rumah sakit adalah : regionalisasi pelayanan obstetri dan neonatall, RS siap PONEK 24 jam di masing-masing Kabupaten/Kota dan pembinaan Puskesmas PONED oleh RS Kabupaten/Kota yang berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota. Strategi percepatan penurunan AKI dan AKB melalui pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dalam jangka pendek adalah peningkatan jejaring rujukan mulai dari pra puskesmas, puskesmas PONED dan RS PONEK serta gerakan nasional sayang ibu untuk lebih menggalang komitmen Pemda. Strategi percepatan penurunan AKI dan AKB melalui pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dalam jangka panjang adalah peningkatan mutu sumber daya manusia (preservice training) berupa perbaikan mutu pendidikan kesehatan, standarisasi alat, standarisasi alat, standarisasi obat dan standarisasi prosedur operasional. Kebijakan PONEK adalah berupa :

  1. Regionalisasi yaitu : minimal satu RS PONEK untuk setiap Kabupaten/Kota yang didahului dengan pemetaan sesuai kebutuhan, RS siap 24 jam sehari selama satu minggu dan sebagai pembina Puskesmas PONED, Puskesmas, RS, Klinik, Dokter Praktik Swasta / Bidan Praktek Swasta adalah Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Rumah Sakit.
  2. Pelayanan : harus komprehensif (multi disiplin), paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)
  3. Pengembangan sumber daya manusia berupa kegiatan magang (on the job training), lokakarya PONEK, evaluasi pasca lokakarya PONEK,
  4. Pengembangan peralatan dan obat yaitu menstandarisasi dan pengadaan peralatan dan obat, penyediaan Bank Darah RS (BDRS), penyediaan peralatan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologik)

**Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon : 021-5277734 atau alamat e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it