Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
164116
Today606
Yesterday3400
This Week10138
This Month45173
All Days1641168
Home Penunjang Sosialisasi e-Catalog Alat Kesehatan
Sosialisasi e-Catalog Alat Kesehatan

JAKARTA – Katalog elektronik atau e-Catalog alat kesehatan sangat strategis dalam rangka penyediaan alat kesehatan yang bermutu, efisien dan akuntabel.

Tahun 2013 direncanakan sistem lelang dihapuskan dan digantikan sistem pembelian langsung (e-Catalog) yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lewat e-Catalog, instansi bisa langsung membeli alat kesehatan yang disediakan vendor.

Untuk itu dilaksanakan Pertemuan "Sosialisasi Pelaksanaan Katalog Elektronik Alat Kesehatan" yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tanggal 14 Maret di ruang Auditorium Siwabessy Gedung Prof. Dr. Sujudi lantai 2 Kementerian Kesehatan.

Dengan adanya sistem e-Catalog tersebut produsen alat kesehatan dan obat-obatan bisa melakukan kontrak payung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Demikian yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo ketika membuka acara Sosialisasi tersebut.

Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan , dr. H. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes menyampaikan bahwa ada 74 jenis alat kesehatan dan 10 jenis Reagen yang nantinya akan diusulkan dari UPT Kementerian Kesehatan untuk dimasukan dalam susunan e-Catalog. Dengan syarat harus sudah memiliki Sertifikat Produksi Alat Kesehatan; Ijin Penyalur Alat Kesehatan dan Ijin Edar Alat Kesehatan.

Diharapkan pelaksanaan katalog elektronik alat kesehatan ini dapat dilaksanakan secara bertahap dan keberhasilan pelaksanaannya membutuhkan kerjasama antara produsen, distributor dan gakeslab.

**Berita ini disiarkan oleh Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon : 021-5277734 atau alamat e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner