Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
196358
Today1352
Yesterday2916
This Week7050
This Month50410
All Days1963587
Home BUKD Koordinasi Masalah Penerapan SJSN Bidang Upaya Kesehatan Dasar
Koordinasi Masalah Penerapan SJSN Bidang Upaya Kesehatan Dasar

JAKARTA – Dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pelayanan kesehatan diberikan secara berjenjang dari pelayanan kesehatan primer (primary health care) melalui penyediaan sarana dan prasarana di Puskesmas yang tersebar di Indonesia, terutama pada 45 Kab/Kota prioritas nasional pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan.

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tolok ukur pelayanan kesehatan dasar memegang peranan penting. Dalam perjalanannya, Puskesmas banyak mengalami pergeseran fungsi sehingga kurang mengakomodasi konsep kewilayahan serta terkesan hanya menitikberatkan pada upaya kuratif.

Hal inilah yang disampaikan pada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K) saat pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah Upaya Kesehatan Dasar yang mengambil tema Upaya Pelayanan Dasar Menyambut Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Tahun 2014 (01/5).

Penerapan SJSN antar wilayah DTPK di Indonesia memiliki fokus permasalahan yang berbeda-beda, seperti wilayah timur memiliki masalah hambatan geografis sehingga aksesibilitas dan afordabilitas terhadap fasyankes di tingkat primer seringkali absen keberadaannya. Minimnya aksesibilitas di tingkat layanan kesehatan dasar ini tidak diimbangi dengan responsivitas pelaksana kebijakan di daerag regional timur serta DTPK dimana seringkali koordinasi tidak terjadi secara intensif dan kebijakan seringkali disharmonis antara pusat dan daerah. Tidak sinkronnya pemahaman pusat dan daerah akan mempersulit pelaksana di lapangan.

Pada regional tengah, isu kebutuhan fasyankes yang mendasar, yaitu fisik dan aksesibilitas telah terpenuhi dibandingkan wilayah timur, namun penekanan permasalahan justru lebih meningkat yang lebih kompleks. Stakeholder di wilayah regional tengah pada umumnya mengharapkan kehadiran SJSN dapat menyeragamkan cakupan layanan, melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga sistem berjalan. Selain itu regional tengah memerlukan jalan keluar dalam hal kapasitas SDM yang beragam. Dengan berjalannya SJSN diharapkan terjadi peningkatan kelengkapan infrastruktur maupun kapasitas sekaligus kesejahteraan SDM dalam kelembagaan fasyankes dasar/primer.

Untuk regional barat, pada umumnya jauh lebih maju dibandingkan regional timur dan tengah dalam hal aksesibilitas dan afordabilitas. Isu permasalahan lebih kepada masalah keragaman khususnya mengenai kelembagaan, sistem dan kualitas pelayanan. Pada umumnya di wilayah regional barat terjadi penumpukan pasien pada penggunaan fasilitas peralatan medis maupun penunjang medis. Isu lainnya yang menjadi perhatian adalah permasalahan SDM yang seringkali tidak terdistribusi secara merata didalam Provinsi itu sendiri. Hal ini menghambat pelayanan yang diberikan di faskes dasar maupun rujukan. Selain itu tingginya beban kerja faskes rujukan akibat okupansi yang tinggi berdampak pada kualitas layanan pelaksana tugas dan seringkali pelaksana menjadi tidak optimal dalam pelaporannya dan menyebabkan tumpang tindih data.

Hambatan bukan hanya terjadi pada tiga regional, tetapi masalah teknis pada penerapan pelayanan kesehatan primer juga mengalami kesulitan akibat desentralisasi, seperti tidak tegasnya pembagian tugas pusat, tugas provinsi dan kab/kota dalam bidang kesehatan di era desentralisasi; kebijakan politik yang tinggi; Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota belum dapat melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang ada, baik Sosialisasi, Advokasi, manajemen teknis maupun administrasi; kesehatan dianggap cost center dan sumber PAD sehingga UKP yang berkembang; besarnya beban Puskesmas dan belum dikembangkan pelayanan primer lain yang ada di wilayah kerja; belum dikembangkannya secara terstruktur public private partnership; dan belum berjalannya SIK daerah dengan baik serta tidak dimanfatkannya informasi yang ada untuk perencanaan daerah.

Berbagai masalah lain dapat diatasi dengan peran dan fungsi stakeholders untuk saling melengkapi dalam hal penyediaan layanan kesehatan di tingkat primer dan sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu akses layanan kesehatan primer serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat.

Solusi dan langkah yang harus segera diambil dalam penyiapan puskesmas, sebagai berikut Pertama, menyusun konsep pelayanan kesehatan dasar, sistem rujukan dan pelayanan kesehatan di tingkat rujukan yang merupakan satu kesatuan dan komprehensif; Kedua, mempercepat kesiapan pelaksanaan SJSN di faskes primer utamanya Puskesmas; Ketiga, melaksanakan revitalisasi Puskesmas yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi Puskesmas sesuai dengan tujuan awaal sebagai fasyankes dasar yang merujuk pada konsep primary health cara, dan memperkuat fungsi promotif dan preventif Puskesmas dengan tidak mengabaikan fungsi kuratif; Keempat, memperkuat peran faskes primer sebagai gatekeeper; Kelima, membangun standarisasi pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif.

Dirjen BUK mengharapkan solusi dan langkah penyiapan Puskesmas dapat terlaksana, jika komitmen yang kuat, kerja keras dan kerja cerdas dari Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pelaksanaan SJSN nantinya dapat dilaksanakan di tahun 2014 dan secara bertahap terwujud di tahun 2019.

**Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon : 021-5277734 atau alamat e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it