Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
191548
Today410
Yesterday1893
This Week8983
This Month2304
All Days1915480
Home
DISASTER VICTIM IDENTIFICATION (DVI)

Surabaya – Indonesia merupkan wilayah yang rawan bencana baik bencana alam maupun akibat ulah manusia disebabkan letak geografis, jumlah penduduk, keterbatasan sarana. Setiap bencana pasti menimbulkan korban baik korban hidup yang mengalami luka-luka atau korban mati, secara teknis penanganan korban hidup telah mendapatkan perhatian yang cukup baik dengan melibatkan baik Pemerintah, LSM maupun masyarakat. Penanganan korban mati juga harus mendapat perhatian yang lebih optimal.

 

Saat ini identifikasi korban mati merupakan suatu hak asasi manusia (HAM) pada serta pemenuhan aspek legal sipil juga untuk keluarganya, termasuk identifikasi masalah korban bom atau korban akibat terorisme lainnya. Kementerian Kesehatan bersama dengan Kepolisian RI sejak tahun 1999 telah melakukan kerjasama dalam penanganan korban mati dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan, antara lain penerbitan buku Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati pada bencana dan musibah massal.

Tujuan dari pertemuan ini meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM kesehatan yang ikut terlibat dalam penanganan DVI khususnya pemegang program di Dinas Kesehatan Provinsi sehingga penyelengaraan DVI di daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku secara Internasional, untuk mendukung kegiatan DVI tersebut Kementerian Kesehatan juga memberikan bantuan peralatan DVI berupa alat radiologi gigi, TKP kit, Autopsi kit dan beberapa kantong jenazah pada beberapa Rumah Sakit dan Sekretariat DVI, Demikian laporan Direktur Bina Pelayanan Medik, Drg. S.R. Mustikowati, M.Kes. dalam acara pertemuan peningkatan SDM Disaster Victim Identification, di Surabaya, tanggal 23 s/d 25 Juni 2010, yang dihadiri oleh Kepala Badan Litbang Kemenkes, Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan POLRI, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Pusat Penanggulangan Krisis, RSUD Haulussy Ambon, RSUD dr. Soetomo Surabaya serta nara sumber dari Tim DVI Nasional dan Tim DVI Provinsi Jawa Timur.

Kementerian Kesehatan bersama Kepolisian RI sejak tahun 1999 melakukan kegiatan Pembentukan Tim DVI di Indonesia (Tim DVI Nasional, Tim DVI Regional dan Tim DVI Provinsi). Tim DVI Nasional berkedudukan di ibu kota Negara dan mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan semua usaha serta kegiatan identifikasi, sesuai aturan dan prosedur yang berlaku secara nasional maupun Internasional pada korban-korban mati massal akibat bencana (Disaster Victim Identification).

Saat ini telah terbentuk 4 Tim DVI Regional terdiri dari :

  1. Tim DVI Regional Barat I berkedudukan di Medan 
  2. Tim DVI Regional Barat II berkedudukan di Jakarta 
  3. Tim DVI Regional Tengah berkedudukan di Surabaya 
  4. Tim DVI Regional Timur berkedudukan di Makassar

Tim DVI Regional tersebut merupakan perpanjangan tangan dari Tim DVI Nasionl sebagai koordintor bagi Provinsi dalam wilayah kerjanya, sedangkan Tim DVI Provinsi merupakan pelaksana identifikasi terhadap semua korban mati pada bencana. Dalam sambutannya Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dr. Ratna Rosita, MPHM menyatakan Kementerian Kesehatan telah memberikan bantuan peralatan DVI berupa alat radiologi. Beliau menambahkan bahwa DVI adalah prosedur untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh hukum dan ilmiah serta mengacu pada Interpol DVI guideline. DVI diperlukan untuk menegakkan hukum, bagian proses penyidikan, identifikasi visual yang diragukan, kepentingan umum yaitu asuransi, warisan, status perkawinan dan dapat dipertanggung jawabkan. Di Indonesia prosedur DVI mengacu pada standar DVI Interpol, menggunakan formulir DVI, bisa ada penyesuaian dengan situasi tempat kejadian perkara, mempunyai SOP dan MOU. Keberhasilan DVI dalam identifikasi korban mati dan kejadian bencana yaitu :

  1. Kejadian Bom :
    - Bom Bali tahun 2002 dari 202 korban mati berhasil diidentifikasi 200 korban mati (99%)
    - Bom Bali tahun 2005 berhasil diidentifikasi 23 korban mati (100%)
    - Bom JW Mariot Jakarta tahun 2003 berhasil diidentifikasi 12 korban mati (100%)
    - Bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta tahun 2004 
  2. Kecelakaan Transportasi :
    - Kecelakaan Mandala di Medan tahun 2005 teridentifikasi 143 korban mati dari penumpang dan masyarakat sipil
    - Tenggelamnya Kapal Senopati dan KM Tri Star tahun 2006 teridentifikasi 642 korban mati
    - Kecelakaan Pesawat Garuda tahun 2007 teridentifikasi 21 korban mati. 
  3. Gempa Bumi / Tsunami :
    - Aceh dan Sumatera Utara tahun 2005 dan 2006
    - Jogjakarta tahun 2006
    - Tasikmalaya tahun 2009 teridentifikasi 79 korban mati
    - Sumatera Barat tahun 2009 teridentifikasi 478 korban mati

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan berharap melalui pertemuan ini, bantuan dan peralatan yang sudah diterima oleh Rumah Sakit dan Sekretariat DVI penanganan korban mati pada bencana dan musibah missal dapat menjadi lebih baik lagi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjwabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Humas