Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
219062
Today1855
Yesterday3224
This Week25118
This Month95706
All Days2190625
Home
PERTEMUAN PENYUSUNAN PAGU SEMENTARA UPT DITJEN BINA YANMED TAHUN ANGGARAN 2011

BANDUNG – Menteri Keuangan R.I telah menetapkan besaran angka Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan Pagu Sementara Anggaran Belanja Tahun 2011 tersebut, maka kepada masing-masing Satuan Kerja agar menyusun rencana kerja dan Anggaran Tahun 2011 dengan mengacu pada Rencana kerja Pemerintah, Rencana kerja KementerianLembaga, Peraturan Pemerintah tentang petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun 2011. Untuk itulah diadakan pertemuan Penyusunan Pagu Sementara UPT Ditjen Bina Yanmed Tahun Anggaran 2011, pada 9 Juli 2010.

Tahun Anggaran 2011 dihadapkan kepada perubahan paradigma baru mengenai Reformasi Anggaran; Pertama hasil restrukturisasi program dan kegiatan akan digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana strategis Kementerian/Lembaga tahun 2010-2014 serta mulai diimplementasikan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKAKL), dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2011. Hal ini berarti bahwa alokasi anggaran Kementerian/Lembaga harus ditetapkan berdasarkan Program sesuai hasil restrukturisasi. Restrukturisasi program dan kegiatan ini terjadi pada hampir seluruh kementerian/lembaga. Kedua, perubahan Undang-undang Legislatif juga telah mengubah hubungan kelembagaan antara Pemerintah dan DPR berkaitan dengan penetapan APBN, termasuk didalamnya jadwal pembahasan APBN pada masing-masing kementerian/lembaga.

Penganggaran Tahun 2011 menganut pendekatan Penganggaran Terpadu (unified budget) yaitu pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-KL sesuai dengan dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk Kementerian/Lembaga baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.

Penganggaran 2011 juga menganut pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting) yaitu pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja pada dasarnya mengubah pola pengalokasian anggaran dari semula berbasis input menjadi berbasis output sehingga fokus pengukuran kinerja terhadap program/kegiatan juga akan bergeser dari semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya menjadi hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya.

Dalam pengalokasian anggaran untuk sebuah output kegiatan harus tergambar secara jelas asumsi yang digunakan baik kuantitas dan kualitas komponen input yang digunakan serta relevansi masing-masing komponen input sebagai tahapan dalam rangka pencapaian output kegiatan. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sebuah Program atau Kegiatan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berupa indikator input, indikator output atau indikator outcome.

Pendekatan lain dalam penganggaran Tahun 2011 adalah digunakannnya Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term expenditure framework) yaitu suatu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Penyusunan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi: penyusunan kerangka asumsi makro, penetapan target-target fiskal, total resource envelopes, pendistribusian total pagu belanja masing-masing Kementerian/Lembaga, dan penjabaran pengeluaran Kementerian/Lembaga ke masing-masing Progran dan Kegiatan. Dalam rangka penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, maka Kementerian/Lembaga harus memperhatikan kebutuhan anggaran untuk setiap output yang dihasilkan serta tetap menjaga keselarasan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana strategi Kementerian/Lembaga dan budget contraint untuk setiap tahun.

Disisi lain Sistem Penganggaran dan RKAKL 2011 juga mengalami perubahan sesuai dengan perubahan sistem panganggaran yang baru yang terdiri dari program, kegiatan dan keluaran (output). Output terdiri dari beberapa komponen masukan yang merupakan komponen-komponen pembentuk keluaran, dimana ; Program : berada pada level eselon I yang merupakan nomenklatur refleksi dari tugas dan fungsi Eselon I dan mempunyai outcome dan bersifat mengikat. Kegiatan : berada pada level eselon II/Satker yang merupakan nomenklatur refleksi dari tugas dan fungsi eselon II dan mempunyai output dan bersifat mengikat. Output : berada pada level eselon II/Satker dan merupakan output atau keluaran yang harus dicapai oleh Eselon II/Satker dan diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), bersifat mengikat. Komponen Input : merupakan pembentuk output dan strukturnya tergantung pada masing-masing unit kerja, bersifat tidak mengikat. Semoga dengan berbagai perubahan paradigma tersebut tidak mengurangi semangat dalam penganggaran guna pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS menyampaikan saat ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik sebagaimana disebutkan dalam Laporan Penyelenggaraan Kegiatan oleh Sesditjen Bina Yanmed adalah sebanyak 35 Unit terdiri dari 34 Satuan Kerja Badan Layanan Umum dan 1 Unit Kerja Rumah Sakit Vertikal yang baru saja bergabung dengan Ditjen Bina Yanmed sejak tanggal 01 April 2010.

Beberapa hal yang harus diingatkan kepada Satker-Satker Badan Layanan Umum, antara lain :

  1. Penyusunan RKA-KL harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.05/ 2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 550/Menkes/SK/VII/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Rumah Sakit. 
  2. Rencana Bisnis Anggaran tahunan disusun dengan mengacu kepada strategi bisnis, memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/ pendapatan, anggaran pengeluaran/ belanja, estimasi saldo awal dan estimasi saldo akhir kas BLU; 
  3. Rencana Bisnis dan Anggaran juga harus disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, dan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari layanannya. 
  4. Kepada Satker BLU yang telah mampu menyusun standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya maka penyusunan RBA-nya mengunakan standar biaya tersebut, sedangkan untuk satker BLU yang belum mampu menyusun standar biaya, RBA disusun berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU); 
  5. Kepada Satuan Kerja Baru, Rumah Sakit Umum Ratatotok Buyat, karena Tahun Anggaran 2011 merupakan tahun awal RS ini membuat perencanaan berbasis Kinerja. 

Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Rincian Pagu Anggaran Sementara Rumah Sakit dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Keuangan c/q Direktorat Jenderal Anggaran, melalui Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kementerian Kesehatan R.I untuk ditetapkan sebagai Pagu Definitif Tahun Anggaran 2011. Humas