Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
199971
Today778
Yesterday2837
This Week6380
This Month6380
All Days1999715
Home
PERTEMUAN KONSOLIDASI DAN SOSIALISASI DATA SIRS TAHAP II

Bandung - Pertemuan Konsolidasi dan Sosialisasi Data SIRS Tahap II, ini merupakan kelanjutan dari pertemuan SIRS Tahap I yang diadakan di Bali pertemuan itu dikhususkan untuk petugas RS sedangkan pertemuan ini dikhususkan untuk petugas SIRS di Dinas Kesehatan Propinsi Seluruh Indonesia, perwakilan Pusat Data dan Survailence Kemenkes dan staf terkait dari Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik yang dilaksanakan di Kota Bandung pada 18 s/d 20 Oktober 2010 selama tiga hari.

Dalam laporannya Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, dr. H. Kuntjoro Adi P, M.Kes, menyatakan tujuan pertemuan ini secara umum untuk melakukan konsolidasi dan sekaligus sosialisasi mengenai keadaan/rekapitulasi data SIRS tahun 2009 dengan Dinas Kesehatan tingkat Propinsi seluruh Indonesia. Lebih khususnya lagi dalam pertemuan ini akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

 

  • Sosialisasi Kebijakan Kementerian Kesehatan RI tentang Sistem Informasi dan Implementasinya.
  • Penyajian Data Rekapitulasi Data Pelayanan RS, Data Morbiditas/Mortalitas RS, Data Dasar RS dan Data Ketenagaan RS di setiap Propinsi yang telah dikumpulkan serta diolah oleh Bagian Program dan Informasi Ditjen Bina Pelayanan Medik.
  • Inventarisasi permasalahan dan hambatan serta solusinya dalam pelaksanaan SIRS di tingkat dinas kesehatan propinsi tahun 2009.
  • Sosialisasi draft Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Revisi VI

 

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” maka Kementerian Kesehatan RI sebagai salah satu Badan Publik berkewajiban memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya secara akurat, benar dan tidak menyesatkan kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik juga harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah serta Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik dan dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut Badan Publik tersebut dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Selain hal tersebut diatas sesuai dengan SK Menteri Kesehatan RI nomor 1410/MENKES/SK/X/2003 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia (Sistem Pelaporan Rumah Sakit Revisi V), maka setiap Rumah Sakit di seluruh Indonesia yang sudah teregistrasi hendaklah mengirimkan laporannya sesuai dengan mekanisme, format dan jenis laporan yang telah ditetapkan didalam lampiran keputusan tersebut yang secara rutin disajikan dalam bentuk Buku serta softcopy.

Data dan informasi tersebut didistribusikan untuk publik melalui website Ditjen Bina Pelayanan Medik dengan alamat www.yanmedik.depkes.go.id.

Pertemuan kali ini menjadi sangat penting dilaksanakan mengingat Dinas Kesehatan Propinsi seluruh Indonesia juga merupakan salah satu badan publik yang sekaligus sebagai sumber data bagi Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik. Sebagai Badan Publik tentunya Dinas kesehatan juga harus mengantisipasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tersebut sehingga diharapkan dalam pertemuan ini akan didapati data dan informasi bersumber dari SIRS yang sama baik kualitas dan kuantitasnya diantara DInas Kesehatan Propinsi maupun Ditjen Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan RI.

Dalam sambutannya Direktur jenderal Bina Pelayanan Medik, dr. Supriyantoro, Sp. P, MARS, menekankan bahwa yang paling diperlukan dalam data SIRS yaitu : kecepatan data, keakuratan data, perencanaan yang baik dan validitas dari data. Selama ini perhitungan tentang jumlah Rumah Sakit sering berbeda-beda angkanya, tergantung data SIRS yang dikirimkan.

Cara berpikir dalam pembuatan data SIRS dibalik yaitu output, proses dan input. karena menghindari formulir/data yang sangat berlebihan, tidak ada data yang sukar dimasukkan dan dapat dianalisa datanya.

Untuk data SIRS yang dasar maka harus valid dan bila perlu langsung on line, sedangkan data pelayanan adalah data yang bergerak. Humas