Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

News Flash

FORMULARIUM NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL

Link Download FORMULARIUM NASIONAL




Dalam rangka pendataan data dasar RS yang telah teregistrasi atau memiliki kode RS diharapkan untuk melakukan Updating melalui RS Online melelui www.buk.depkes.go.id

Link RS Online




SE No. HK.03.03/III/1397/2013 tentang Kewaspadaan Kasus Middle East Respiratory Coronavirus

Link Download




contoh surat-surat palsu

**Download Contoh Surat Palsu**




eMonevBUK

Bagi Satker yang belum melaporkan realisasi DAK triwulan II dimohon untuk segera mengisi melalui eMonevBUK. Pelaporan DAK Triwulan II akan ditutup bulan 1 Oktober 2013

Visitors Counter

Mulai Tanggal 11 Oktober 2010
189762
Today2009
Yesterday1955
This Week3964
This Month50906
All Days1897628
Home BUKD RAPAT KERJA DENGAN DIREKTUR RUMAH SAKIT BERGERAK
RAPAT KERJA DENGAN DIREKTUR RUMAH SAKIT BERGERAK

Batam - Rumah Sakit Bergerak/Lapangan adalah fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu, dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di DTPK. Dalam rangka penyelenggaraan rumah sakit bergerak kegiatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan selama 24 jam melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat/pelayanan darurat, demikian sambutan pembukaan Kepala Bagian Keuangan dimana mewakili Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik pada tanggal 5 November 2010.

 

Rumah Sakit Bergerak dibangun/didirikan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil dan daerah perbatasan yang kurang terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Pembangunan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan R.I bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat. Kementerian Kesehatan menyediakan infrastruktur Rumah Sakit Beragerak lengkap dengan peralaatan medik, tenaga kesehatan spesialis serta biaya operasional sampai dengan tahun ke empat, sedangkan Pemerintah Daerah menyediakan lahan untuk rumah sakit bergerak beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti kantin, mess dokter dan jalan penghubung.

Sampai saat ini Kementerian Kesehatan mengoperasionalkan 13 Rumah Sakit Bergerak yang pembangunannnya terbagi dua tahap.

Tahap Pertama dilakukan pada tahun 2004 – 2006, yaitu:

  1. RS Bergerak Blangkejeren Kab. Gayo Lues Propinsi NAD
  2. RS Bergerak Mamasa Prop. Sulawesi Barat
  3. RS Bergerak Natuna Kab. Natuna Prop. Kepri
  4. RS Bergerak Lingga Kab. Lingga Prop. Kepri

Terhadap 4 RS Bergerak tersebut disepakati bahwa biaya operasional RS Bergerak disediakan oleh Kementerian Kesehatan sampai dengan berdirinya rumah sakit permanen di daerah tersebut.

Sampai dengan tahun 2010 baru Kabupaten Blangkejeren Provinsi Nanggroe Aceh Darusassalam yang telah mendirikan rumah sakit permanen oleh karena itu biaya operasional rumah sakit bergerak telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan 3 RS Bergerak lainnya, biaya operasional masih dibantu oleh Kementerian Kesehatan, sehubungan dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah masing-masing.

Tahap Kedua , Kementerian Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 058/Menkes/SK/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Bergerak, mendirikan 10 Rumah Sakit Bergerak yang terdiri dari:

  1. RS Bergerak Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur
  2. RS Bergerak Kabupaten Bener Meriah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam
  3. RS Bergerak Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
  4. RS Bergerak Mindiptana Kabupaten Boven Digoel Propinsi Papua
  5. RS Bergerak Marinda Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua Barat
  6. RS Bergerak Sitaro Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Propinsi Sulawesi Utara
  7. RS Bergerak Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara
  8. RS Bergerak enggano Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu
  9. RS Bergerak Malinau Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur
  10. RS Bergerak Saumlaki Kaupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku.

Pembiayaan untuk RS Bergerak ini mempunyai tahap yaitu:

  • Tahun I  Biaya Oprasional Rumah Sakit 100% disediakan oleh Kementerian Kesehatan
  • Tahun II  Biaya Operasional Rumah Sakit 75 % disediakan oleh Kementerian Kesehatan sedangkan 25% disediakan oleh Pemerintah Daerah
  • Tahun III  Biaya Operasional Rumah Sakit 50 % disediakan oleh Kementerian Kesehatan sedangkan 50% disediakan oleh Pemerintah Daerah
  • Tahun IV  Biaya Operasional Rumah Sakit 100 % disediakan Pemerintah Daerah

Kendala terbesar dalam operasional Rumah Sakit Bergerak adalah masih kurangnya tenaga (sumber daya manusia) terutama tenaga dokter spesialis dan juga banyaknya alat kesehatan yang belum berfungsi secara optimal. Kekurangan daya listrik yang ada di RS Bergerak sehingga setiap Rumah Sakit sedaya upaya mempersiapkan jetset untuk mengoptimalkan penggunaan daya listrik, itupun masih jauh dari sempurna.

Harapan dari semua Direktur RS Bergerak adalah adanya pengadaan ambulance yang sangat dibutuhkan untuk alat transportasi untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat didaerah Rumah Sakit. Humas